Latihan Soal SKB CPNS 2019 Polisi Pamong Praja
1. Berikut ini yang bukan merupakan tugas dari polisi pamong praja, yaitu….
a. melaksanakan penegakan peraturan daerah
b. menyelenggarakan pelindungan masyarakat
c. melaksanakan penegakan peraturan presiden
d. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman
e. melaksanakan penegakan peraturan yang dibuat gubernur dan bupati
Pembahasan Jawaban
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan bahwa tugas dari polisi pamong praja, yaitu:
a. melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman;
c. menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
Berdasarkan uraian tersebut, maka pilihan jawaban a, b dan d merupakan jawaban yang salah, sehingga bisa dieliminasi. Adapun jawaban e juga merupakan jawaban yang salah, alasannya karena gubernur dan bupati merupakan kepala daerah, sehingga polisi pamong praja memiliki tugas untuk melaksanakan penegakan peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur dan bupati tersebut.
Pilihan jawaban yang tersisa adalah pilihan jawaban c, yaitu melaksanakan penegakan peraturan presiden, dan tugas dimaksud bukan merupakan tugas dari polisi pamong praja.
Jawaban c
Latihan Soal SKB CPNS 2019 Polisi Pamong Praja
2. Status kepegawaian yang dimiliki oleh polisi pamong praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah….
a. aparat pemerintah daerah
b. aparat pemerintah pusat
c. aparat pemerintah daerah yang diperbantukan di pusat
d. aparat pemerintah pusat yang diperbantukan di daerah
e. aparat pemerintah pusat yang digaji melalui APBN
Pembahasan jawaban
Berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan bahwa polisi pamong praja adalah aparat pemerintah daerah.
Jawaban a
Latihan Soal SKB CPNS 2019 Polisi Pamong Praja
3. Polisi pamong praja memiliki standar operasional prosedur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja. Adapun tujuan dibuatnya standar operasional prosedur, yaitu….
a. sebagai pedoman polisi pamong praja agar cepat naik pangkat.
b. sebagai pedoman bagi kepala polisi pamong praja dalam menerima perintah dari bupati dan gubernur.
c. sebagai pedoman polisi pamong praja dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur.
d. sebagai pedoman polisi pamong praja dalam meningkatkan angka kredit.
e. sebagai pedoman polisi pamong praja dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat.
Pembahasan Jawaban
Standar operasional prosedur adalah serangkaian prosedur yang berisi tentang tata cara dalam melaksanakan suatu tugas. Berdasarkan uraian tersebut, maka pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban c, yaitu sebagai pedoman polisi pamong praja dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur.
Jawaban c
Latihan Soal SKB CPNS 2019 Polisi Pamong Praja
4. Berdasarkan laporan masyarakat, terdapat sejumlah salon di Kabupaten A yang diduga menjadi salon plus-plus. Oleh sebab itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten A mengadakan operasi untuk membuktikan laporan masyarakat tersebut. Adapun setelah dilakukan penyelidikan, tidak ditemukan indikasi adanya usaha sampingan salon plus-plus sebagaimana laporan masyarakat. Namun, dari hasil penyelidikan ada empat salon yang tidak mengantongi izin gangguan sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten A, sehingga pimpinan operasi memberikan penjelasan kepada pemilik salon untuk segera mengurus izin gangguan paling lambat lima belas hari, dan jika dalam batas waktu tersebut belum melaksanakan pengurusan izin gangguan tersebut, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan studi kasus tersebut, operasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten A termasuk kedalam….
a. penindakan yustisial
b. penindakan preventif non yustisial
c. operasi gagak
d. operasi situasional
e. operasi kondisional non preventif
Pembahasan Jawaban
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja, disebutkan bahwa penegakan peraturan daerah dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu sebagai berikut.
1. Melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah.
2. Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum.
3. Penindakan Preventif non yustisial, yaitu penindakan dengan cara memberikan kesempatan kepada masyarakat dan badan hukum untuk menyelesaikan hal yang dilanggar tanpa melalui proses pengadilan. Tindakan ini biasanya dilakukan dengan cara memberikan batas waktu kepada pelanggaran peraturan daerah atau peraturan kepala daerah untuk menyelesaikan surat izin/surat keterangan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat atau badan hukum yang dilanggar.
4. Penindakan Yustisial, yaitu penindakan dengan menempuh jalur pengadilan.
Berdasarkan uraian tersebut, maka studi kasus sebagaimana tercantum dalam soal termasuk kedalam operasi preventif non yudisial. Alasannya, karena pada soal disebutkan bahwa pimpinan operasi memberikan penjelasan dan batas waktu penyelesaian hal yang dilanggar oleh masyarakat/badan hukum.
Jawaban b
Latihan Soal SKB CPNS 2019 Polisi Pamong Praja
5. Dalam melaksanakan tugas untuk menegakan peraturan daerah, polisi pamong praja harus memperhatikan ketentuan umum berikut ini, kecuali….
a. Tidak melanggar hak asasi manusia
b. penindakan mempunyai landasan hukum
c. tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun
d. dilaksanakan sesuai prosedur
e. pelaksanaan penindakan dengan seizin masyarakat/badan hukum setempat.
Pembahasan Jawaban
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas untuk menegakan peraturan daerah, polisi pamong praja harus memperhatikan ketentuan umum yaitu sebagai berikut:
a. mempunyai landasan hukum;
b. tidak melanggar hak asasi manusia;
c. dilaksanakan sesuai prosedur;
d. tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun.
Bila kita perhatikan, maka pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban e, yaitu pelaksanaan penindakan dengan seizin masyarakat/badan hukum setempat.
Jawaban e
Demikian latihan soal SKB CPNS 2019 tentang Polisi Pamong Praja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat pertanyaan, saran, dan kritik akibat kekeliruan kami dapat disampaikan di kolom komentar, terima kasih.
Baca Juga:
Latihan Soal SKB CPNS 2019 Polisi Pamong Praja #2
Baca Juga:
Latihan Soal SKB CPNS 2019 Polisi Pamong Praja #2
Daftar Isi - Informasi dan Latihan Soal Lengkap Tes CPNS Terbaru
Daftar Isi - Informasi dan Latihan Soal Lengkap Tes P3K Terbaru
Channel Telegram Seleksi P3K dan CPNS Terbaru
Channel Telegram SKB CPNS Terbaru
