Minggu, 08 Maret 2020

Latihan Soal SKB CPNS Polisi Pamong Praja #2

Latihan Soal SKB CPNS 2019 Polisi Pamong Praja
1. Dalam penindakan preventif non yustisial, para pelanggar peraturan daerah terlebih dahulu harus menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup untuk menaati, mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam 15 (lima belas hari) hari terhitung sejak penandatangan surat pernyataan tersebut. Adapun, apabila dalam waktu tersebut pelanggar tidak melaksanakan surat pernyataan dimaksud, maka….
a. dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
b. diberikan surat peringatan pertama dengan tenggat waktu 7 (tujuh) hari
c. diberikan surat teguran pertama dengan tenggat waktu 7 (tujuh) hari;
d. diberikan secara berturut-turut surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga dengan tenggat waktu total 12 (dua belas) hari;
e. diberikan secara berturut-turut surat teguran pertama, kedua, dan ketiga dengan tenggat waktu total 12 (dua belas) hari;  

Pembahasan Jawaban
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan bahwa apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatangan surat pernyataan pelanggar peraturan daerah tidak melaksanakan surat pernyataan tersebut, maka akan diberikan hal sebagai berikut:
1. Surat teguran pertama dengan tenggat waktu 7 (tujuh) hari;
2. Surat teguran kedua dengan tenggat waktu 3 (tiga) hari;
3. Surat teguran ketiga dengan tenggat waktu 3 (hari) hari.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban c. 

Jawaban c
Latihan Soal SKB CPNS 2019 Polisi Pamong Praja #2
Latihan Soal SKB CPNS 2019 Polisi Pamong Praja
2. Urusan pemerintahan tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah termasuk kedalam klasifikasi….
a. urusan pemerintahan absolut.
b. urusan pemerintahan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
c. urusan pemerintahan konkuren wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
d. urusan pemerintahan konkuren pilihan yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
e. urusan pemerintahan umum.

Pembahasan Jawaban
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan tentang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat termasuk kedalam klasifikasi urusan pemerintahan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:
1). pendidikan;
2). kesehatan;
3). pekerjaan umum dan penataan ruang;
4). perumahan rakyat dan permukiman umum;
5). ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
6). sosial.

Jawaban b

Latihan Soal SKB CPNS 2019 Polisi Pamong Praja
3. Pada Bulan Ramadhan, Satpol PP Kabupaten/Kota A akan melaksanakan kegiatan pembinaan tentang pentingnya menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di tingkat Desa. Adapun peserta yang diundang adalah Para Kepala Desa, Ketua RW dan anggota linmas. Tindakan Satpol PP Kabupaten/Kota A tersebut, merupakan metode pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan cara….
a. Refresif.
b. Regulatif.
c. Formal.
d. Informal.
e. Semi Formal.

Pembahasan Jawaban
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut.

A. Formal
1. Sasaran perorangan
a) Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan himbauan akan arti pentingnya ketaatan terhadap Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.
b) Mengundang/memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya telah melanggar dari ketentuan Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara umum.

2. Sasaran Kelompok
Pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat  dilakukan dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan instansi/SKPD lainnya dengan menghadirkan masyarakat di suatu gedung pertemuan yang ditetapkan sebagai sasaran serta nara sumber membahas arti pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya guna memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

B. Informal
Seluruh anggota Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan produk hukum lainnya kepada masyarakat. 

Metode yang dilakukan dalam pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah dengan membina saling asah, asih dan asuh diantara aparat penertiban dengan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing dalam rangka peningkatan, ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dengan demikian harapan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pembangunan dalam keadaan tertib dan tenteram di daerah dapat terwujud.

Selain itu pelaksanaan pembinaan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas umum yaitu:
1. media massa dan media elektronik seperti radio dan televisi.
2. Pembinaan yang dilakukan pada tingkat RT, RW, desa/Kelurahan dan Kecamatan.
3. tatap muka.
4. pembinaan yang dilakukan oleh sebuah tim yang khusus dibentuk untuk memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat seperti Tim Ramadhan, Tim Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dan bentuk tim lainnya yang membawa misi Pemerintahan Daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban d.

Jawaban d

Latihan Soal SKB CPNS 2019 Polisi Pamong Praja
4. Di suatu daerah x terdapat para pedagang liar yang berjualan dengan mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Satpol PP Kabupaten/Kota X telah memberikan teguran sebanyak tiga kali kepada para pedagang liat tersebut. Tindakan selanjutnya yang dilakukan adalah….
a. memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar para pedagang liar tersebut menertibkan sendiri.
b. memberikan surat pernyataan pertama dalam waktu 3 (tiga) hari agar pedagang liar tersebut memenuhi persyaratan izin yang diperlukan.
c. memberikan surat teguran pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar pedagang liar tersebut mengintrospeksi kesalahannya.
d. menertibkan secara paksa pedagang liar tersebut.
e. memungut retribusi keamanan dan perizinan sesuai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berlaku.

Pembahasan Jawaban
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan terdapat teknis operasional dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yaitu sebagai berikut. 
a. Memberikan teguran pertama kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat  
b. Memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum diindahkan.
c. Memberikan teguran ketiga kepada orang/badan hukum yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran kedua dilakukan belum diindahkan.
d. Memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri apabila dalam waktu tiga hari setelah teguran ketiga dilakukan belum diindahkan.
e. Memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.
f. Memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu 1 (satu) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.
g. Apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa

Berdasarkan uraian tersebut, maka pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban a.

Jawaban a

Latihan Soal SKB CPNS 2019 Polisi Pamong Praja
5. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1). Memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan ditertibkan.
2). Melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan, kelurahan, RT/RW serta masyarakat setempat.
3). Melakukan kegiatan pemantauan (kegiatan intelijen yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja  sendiri maupun hasil koordinasi dengan Kelurahan, Kecamatan, Polsek, dan Kodim)
4). Membacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban.
5). Hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat yang dianggap tepat untuk melakukan kegiatan penertiban.

Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah yang merupakan standar operasional prosedur pra penertiban paksa?
a. 1, 2, 4
b. 1, 2, 4, 5
c. 1, 2, 3
d. 1, 2, 3, 4, 5
e. 1, 2, 3, 5

Pembahasan Jawaban
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan bahwa standar operasional prosedur pra penertiban paksa terdapat pada pernyataan 1, 2, 3, 5.

Jawaban e

Demikian latihan soal SKB CPNS 2019 tentang Polisi Pamong Praja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat pertanyaan, saran, dan kritik akibat kekeliruan kami dapat disampaikan di kolom komentar, terima kasih.
Daftar Isi - Informasi dan Latihan Soal Lengkap Tes CPNS Terbaru
Daftar Isi - Informasi dan Latihan Soal Lengkap Tes P3K Terbaru
  Channel Telegram Seleksi P3K dan CPNS Terbaru

6 komentar:

  1. terimakasih admin atas latihan soal SKB Pol PP #2 nya sangat membantu kami dalam belajar dan menambah wawasan seputar kepamongprajaan, ditunggu #3 nya min

    BalasHapus
  2. Terima kasih min,,,sangat membantu kami...semoga bermanfaat ilmunya....dan ini pastinya akan dibaca seluruh angggota grup..lanjut min

    BalasHapus
  3. Admin, materi SKB untuk formasi bidan sama guru kelas

    BalasHapus
  4. @Di.Edit2020 : iya siap, terima kasih. Untuk latihan soal SKB CPNS Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja #3 dapat diakses melalui link berikut.
    https://www.studipedia.net/2020/03/soal-skb-cpns-polisi-pamong-praja-tiga.html

    @Wa1 : iya siap, sama-sama terima kasih. Alhamdulillah apabila latihan soal ini dapat membantu mas/mba.

    @Unknown : mohon maaf mas/mba untuk SKB formasi dan bidan belum tersedia, terima kasih.

    BalasHapus
  5. Sukses selalu admin

    BalasHapus
  6. Terima kasih admin semoga bermanfaat dan jadi amal jariyah buat admin, aamiin

    BalasHapus