Latihan Soal PPPK Kompetensi Teknis Analis Kebijakan Ahli Pertama
1. Menurut William Dunn, tahapan pembuatan kebijakan publik yang berisi proses
identifikasi masalah-masalah prioritas publik yang nantinya akan dibahas serta
dicari solusinya disebut....
a. penyusunan agenda
b. formulasi kebijakan
c. legitimasi kebijakan
d. evaluasi kebijakan
e. penetapan masalah
Pembahasan Jawaban
Menurut William Dunn terdapat 5 tahapan dalam pembuatan kebijakan publik,
yaitu sebagai berikut.
1. Penyusunan Agenda
Penyusunan agenda adalah tahapan dalam pembuatan kebijakan publik yang berisi
proses untuk mengidentifikasi masalah-masalah publik dan menentukan masalah
yang akan menjadi prioritas, sehingga nantinya akan dibahas serta dicari
solusinya. Nama lain dari tahapan ini disebut agenda setting.
2. Formulasi Kebijakan
Formulasi kebijakan adalah tahapan dalam pembuatan kebijakan publik yang
berisi proses mencari alternatif-alternatif solusi dari permasalahan yang akan
dibahas, serta menetapkan solusi terbaik sebagai kebijakan publik yang
nantinya akan dilaksanakan.
3. Legitimasi Kebijakan
Legitimasi kebijakan adalah tahapan dalam pembuatan kebijakan publik yang
berisi proses untuk memberikan kekuasaan kepada pemerintah agar dapat
melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan pada proses formulasi kebijakan.
Dengan adanya legitimasi kebijakan, maka kebijakan publik yang telah
ditetapkan akan mendapatkan dukungan dari stakeholders, sehingga nantinya
pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lancar. Tahapan ini disebut juga sebagai
tahapan adopsi kebijakan.
4. Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan adalah tahapan dalam pembuatan kebijakan publik yang
berisi proses pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka
menyelesaikan permasalahan.
5. Evaluasi Kebijakan
Evaluasi kebijakan adalah tahapan dalam pembuatan kebijakan publik yang
berisi proses untuk menilai keberhasilan kebijakan publik yang telah
dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
Berdasarkan uraian tersebut, maka pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan
jawaban a.
Latihan Soal PPPK Kompetensi Teknis Analis Kebijakan Ahli Pertama
2. Evaluasi kebijakan adalah salah satu proses yang penting dilakukan
dalam rangka mengukur suatu kebijakan publik. Menurut William N.
Dunn, terdapat 6 kriteria evaluasi kebijakan. Berikut ini yang merupakan
kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, kecuali....
a. kesamaan
b. ketahanan
c. kecukupan
d. efektivitas
e. kelayakan
Pembahasan Jawaban
Terdapat 6 kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu
sebagai berikut.
1. Efektivitas
Efektivitas merupakan salah satu kriteria evaluasi kebijakan yang
mengukur keberhasilan suatu kebijakan publik dilihat dari segi dampak
kebijakan publik dalam menyelesaikan permasalahan publik. Jika setelah
implementasi kebijakan, permasalahan publik tidak dapat terselesaikan
dengan baik, maka kebijakan publik tersebut dapat dikatakan tidak
efektif dalam menyelesaikan permasalahan publik.
2. Efisiensi
Efisiensi mengevaluasi kebijakan publik berdasarkan penggunaan sumber
daya (baik sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya
lainnya) dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Jika penggunaan sumber daya
terlampau tinggi, padahal sebenarnya dapat diupayakan alternatif
kebijakan yang lebih baik, maka kebijakan publik tersebut dapat
dikatakan tidak efisien.
3. Kecukupan
Kriteria kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh kebijakan publik yang
telah dilaksanakan sudah dirasakan dapat mencukupi dalam penyelesaian
permasalahan publik.
4. Kesamaan
Kesamaan merupakan salah satu kriteria evaluasi kebijakan publik yang
berkaitan dengan keadilan yang diterima oleh sasaran kebijakan publik,
setelah implementasi kebijakan publik.
5. Responsivitas
Responsivitas berkaitan dengan tanggapan publik terkait hasil
implementasi kebijakan publik. Jika tanggapan publik terhadap suatu
kebijakan baik, maka kebijakan publik tersebut dapat dikatakan baik.
Begitu pula sebaliknya, jika tanggapan publik terhadap suatu kebijakan
tidak baik, maka kebijakan publik tersebut dapat dikatakan tidak
baik.
6. Kelayakan
Kelayakan adalah kriteria evaluasi kebijakan yang mengukur suatu
kebijakan publik beradasarkan rasionalitas. Jika suatu kebijakan publik
masuk akal, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan layak. Begitu pula
sebaliknya, jika suatu kebijakan publik tidak masuk akal, maka kebijakan
tersebut dapat dikatakan tidak layak.
Berdasarkan uraian tersebut, maka pilihan jawaban yang tepat adalah
pilihan jawaban b.
Latihan Soal PPPK Kompetensi Teknis Analis Kebijakan Ahli Pertama
3. Kebijakan publik yang mengatur tata cara pelaksanaan suatu kegiatan dan
mengatur pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan
tersebut adalah....
a. kebijakan regulatif
b. kebijakan substantif
c. kebijakan regulatif
d. kebijakan distributif
e. kebijakan material
Pembahasan Jawaban
Kebijakan regulatif adalah kebijakan publik yang berisi larangan atau
pembatasan kepada individu, kelompok individu, lembaga atau badan usaha untuk
melakukan suatu kegiatan, menggunakan suatu barang, dan lain-lain. Contoh
undang-undang tentang narkotika yang memberikan batasan kepada pihak-pihak
dalam penggunaan narkotika.
Kebijakan substantif adalah kebijakan publik yang berisi apa yang ingin
dilakukan oleh pemerintah. Contoh undang-undang tentang sistem jaminan sosial
nasional yang bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar
bagi setiap peserta maupun bagi anggota keluarganya.
Kebijakan regulatif adalah kebijakan publik yang mengatur tata cara
pelaksanaan suatu kegiatan dan mengatur pihak-pihak yang memiliki kewenangan
untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Contoh undang-undang tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial yang ditunjuk sebagai badan untuk melakukan
kegiatan terkait jaminan sosial masyarakat.
Kebijakan distributif adalah kebijakan publik yang mengatur pengalokasian
pelayanan atau manfaat pada segmen masyarakat tertentu. Contoh program bantuan
khusus untuk keluarga pra sejahtera.
Kebijakan material adalah kebijakan publik yang mengatur penyediaan sumber
daya material bagi penerimanya.
Berdasarkan uraian tersebut, maka pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan
jawaban c.
Latihan Soal PPPK Kompetensi Teknis Analis Kebijakan Ahli Pertama
4. Model rasional komprehensif adalah salah satu model yang terdapat dalam
kebijakan publik. Model rasional komprehensif adalah....
a. kebijakan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan secara spesifik
yang terjadi pada saat ini saja.
b. kebijakan yang merupakan kelanjutan dari kegiatan pemerintah di masa lalu
dengan hanya menambah/ mengubahnya sedikit.
c. kebijakan yang berdasarkan data-data yang lengkap serta pengamatan yang
teliti dan menyeluruh.
d. kebijakan yang mengutamakan pertimbangan rasional (akal) serta
mengesampingkan nurani.
e. kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan di
lingkungan internal pemerintah.
Pembahasan Jawaban
Model rasional komprehensif adalah model dalam kebijakan publik yang
berlandaskan pemikiran rasional yang didukung oleh fakta-fakta/ informasi yang
lengkap (komprehensif) serta dilakukan secara teliti dan menyeluruh agar
kebijakan publik yang dihasilkan memberikan dampak positif dalam penyelesaian
masalah.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka pilihan jawaban yang tepat adalah
pilihan jawaban c.
Latihan Soal PPPK Kompetensi Teknis Analis Kebijakan Ahli Pertama
5. Berikut ini merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan
dalam implementasi suatu kebijakan menurut Edward III, kecuali....
a. struktur birokrasi
b. sumber daya
c. disposisi
d. sistem politik
e. komunikasi
Pembahasan Jawaban
Menurut Edward III, keberhasilan implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh
empat faktor.
1. Komunikasi
Agar implementasi suatu kebijakan dapat berhasil dilaksanakan, maka informasi
terkait kebijakan tersebut harus disampaikan secara jelas kepada para pelaku
kebijakan maupun stakeholders kebijakan lainnya, sehingga mereka mengetahui
hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
2. Sumber daya
Suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, apabila didukung oleh sumber
daya. Sumber daya tersebut, meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran
dan sumber daya lainnya yang dapat membantu keberhasilan implementasi
kebijakan.
3. Disposisi
Selain komunikasi dan sumber daya, faktor lain yang dapat menentukan
keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah disposisi. Disposisi adalah
kemauan para pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakan secara
sungguh-sungguh.
4. Struktur Birokrasi
Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu
kebijakan, yaitu struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah kerangka kerja
yang terdapat dalam birokrasi yang meliputi alur kerja birokrasi, kompleksitas
tatanan birokrasi maupun hubungan antar lembaga.
Berdasarkan uraian tersebut, maka pilihan jawaban yang tepat adalah pilih
jawaban d.
Latihan Soal PPPK Kompetensi Teknis Analis Kebijakan Ahli Pertama
6. Pada tahun 2020, di negara Indonesia terjadi Pandemi Covid-19.
Pemerintah Indonesia memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat) dalam rangka memutus mata rantai penyebaran
Covid-19. Kebijakan PPKM yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia
termasuk dalam kategori....
a. kebijakan material
b. kebijakan regulatif
c. kebijakan distributif
d. kebijakan prosedural
e. kebijakan simbolis
Pembahasan Jawaban
Kebijakan PPKM merupakan kebijakan yang diberlakukan pemerintah dalam
rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Kebijakan ini berisi
pembatasan dan larangan bagi masyarakat untuk berkerumun dan melakukan
aktivitas yang berpotensi menyebarkan Covid-19 secara luas.
Kebijakan yang berisi pembatasan dan larangan termasuk kedalam kategori
kebijakan regulatif. Berdasarkan uraian tersebut, maka pilihan jawaban
yang tepat adalah pilihan jawaban b.
Latihan Soal PPPK Kompetensi Teknis Analis Kebijakan Ahli Pertama
7. Dokumen yang dirancang untuk memberikan saran kebijakan, memuat analisis
lengkap terkait suatu kebijakan secara detail dan terperinci, serta biasanya
mencapai puluhan halaman disebut....
a. policy memo
b. policy paper
c. policy brief
d. policy sheet
e. policy read
Pembahasan Jawaban
Berdasarkan soal tersebut, kita bisa langsung mengeliminasi pilihan jawaban d
dan pilihan jawaban e. Alasannya, karena pilihan jawaban tersebut, tidak ada
dalam istilah kebijakan publik.
Pilihan jawaban a adalah pilihan jawaban yang tidak tepat. Alasannya, karena
policy memo adalah dokumen singkat yang berisi saran kebijakan untuk
menyelesaikan permasalahan darurat yang harus segera diputuskan. Dokumen memo
biasanya berisi tidak lebih dari dua halaman, serta tidak memiliki struktur
formal seperti policy brief dan policy paper.
Pilihan jawaban b adalah pilihan jawaban yang tepat. Alasannya, karena policy
paper adalah dokumen yang berisi saran kebijakan dengan memuat analisis
lengkap serta terperinci terkait suatu permasalahan publik. Dokumen paper
dapat mencapai puluhan halaman, serta memiliki struktur yang formal (seperti
makalah).
Pilihan jawaban c adalah pilihan jawaban yang tidak tepat. Alasannya, karena
policy brief adalah dokumen singkat yang berisi sarana kebijakan untuk
menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Perbedaan antara policy brief dan
policy memo, yaitu policy brief memiliki struktur formal (meskipun ringkas),
sedangkan policy memo tidak memiliki struktur formal.
Adapun perbedaan policy brief dan policy paper, yaitu dari kedalaman
pembahasan serta jumlah halamannya. Biasanya policy paper memiliki jumlah
halaman yang lebih banyak daripada policy brief.
Berdasarkan uraian tersebut, maka pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan
jawaban b.
Silahkan klik nomor dibawah ini untuk menuju soal berikutnya:
