Pembahasan tentang Polisi Pamong Praja

Siapa Sebenarnya Polisi Pamong Praja?

Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Polisi Pamong Praja. Untuk mengetahui siapa sebenarnya Polisi Pamong Praja, dapat kita ketahui dari peraturan berikut ini:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dang Angka Kreditnya (selanjutnya disebut Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut PP Nomor 16 Tahun 2018)

Berdasarkan dua peraturan tersebut, kami akan menggunakan penjelasan yang tercantum dalam PP Nomor 16 Tahun 2018. Alasannya, karena menurut kami lebih lengkap dalam menjelaskan tentang siapa sebenarnya Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018,Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.

Dalam pengertian tersebut, terdapat beberapa hal penting yang menjelaskan tentang siapa sebenarnya Polisi Pamong Praja, yaitu sebagai berikut.

1. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja). Artinya, Polisi Pamong Praja memiliki satuan organisasi sebagai wadah yang menaunginya yang bernama Satuan Polisi Pamong Praja di setiap daerah provinsi, kabupaten maupun kota.
2. Polisi Pamong Praja adalah aparat pemerintah daerah. Pemerintah daerah disini maksudnya, yaitu Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Kota.
3. Polisi Pamong Praja diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Polisi Pamong Praja adalah salah satu jabatan fungsional yang dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
4. Polisi Pamong Praja memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai peraturan perundang-undang dimaksud, berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1) penegakan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada);

2) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

3) pelindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut Satpol PP) merupakan satuan organisasi yang mewadahi para anggotanya, yakni Polisi Pamong Praja. Pembentukan Satpol PP ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi (untuk Satpol PP Provinsi), dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (untuk Satpol PP Kabupaten/Kota).

Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP bertanggung jawab kepada kepala daerahnya masing-masing melalui sekretaris daerah.

1. Satpol PP Provinsi bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi.

2. Satpol PP Kabupaten bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten.

3. Satpol PP Kota bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah kota.

Rumpun Jabatan Polisi Pamong Praja

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa Polisi Pamong Praja adalah salah satu jabatan fungsional yang dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. Adapun rumpun jabatan dari Polisi Pamong Praja adalah penyidik dan detektif (Pasal 2 Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014).

Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja

Untuk mengetahui lebih dalam tentang jabatan fungsional Polisi Pamong Praja, dapat kita ketahui dari peraturan berikut ini:

1. Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014;

2. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Peraturan Bersama Mendagri dan Kepala BKN).

Berdasarkan dua peraturan tersebut, kami akan menggunakan penjelasan yang tercantum dalam Peraturan Bersama Mendagri dan Kepala BKN. Alasannya, karena menurut kami lebih lengkap dalam menjelaskan tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan Peraturan Bersama Mendagri dan Kepala BKN, terdapat dua jenis Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja, yaitu sebagai berikut:

1. Polisi Pamong Praja Keterampilan;

2. Polisi Pamong Praja Keahlian.

1. Polisi Pamong Praja Keterampilan

Terdapat jenjang jabatan (tingkatan jabatan) dari Polisi Pamong Praja Keterampilan, yaitu sebagai berikut:

1). Polisi Pamong Praja Pemula;

2). Polisi Pamong Praja Terampil;

3). Polisi Pamong Praja Mahir;

4). Polisi Pamong Praja Penyelia.

Secara lebih jelas, perhatikan tabel berikut ini!

2. Polisi Pamong Praja Keahlian

Terdapat jenjang jabatan dari Polisi Pamong Praja Keahlian, yaitu sebagai berikut:

1). Polisi Pamong Praja Ahli Pertama;

2). Polisi Pamong Praja Ahli Muda;

3). Polisi Pamong Praja Ahli Madya.

Secara lebih jelas, perhatikan tabel berikut ini!

Rincian Kegiatan Polisi Pamong Praja

Sebagaimana kita ketahui, terdapat tiga tugas dari Polisi Pamong Praja.

1. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Berikut ini rincian kegiatan yang dilaksanakan Polisi Pamong Praja dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, yaitu:

1). melakukan tindakan yustisi;

2). menjadi saksi dalam penyidikan;

3). menjadi saksi dalam persidangan;

4). melakukan tindakan non yustisi;

5). mengikuti sosialisasi peraturan daerah/peraturan kepala daerah;

6). melakukan analisis aspek sanksi dalam penegakan peraturan daerah;

7). mengikuti penyusunan peraturan daerah/peraturan kepala daerah;

8). mengevaluasi permasalahan penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah.

2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Berikut ini rincian kegiatan yang dilaksanakan Polisi Pamong Praja dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yaitu:

Terdapat dua versi rincian kegiatan yang dilakukan Polisi Pamong Praja berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Adapun bila kita analisis, poin delapan dan sembilan pada Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014, termasuk kegiatan pelindungan masyarakat apabila dilihat dari segi tugas Polisi Pamong Praja berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018.

3. Pelindungan Masyarakat

Berikut ini rincian kegiatan yang dilaksanakan Polisi Pamong Praja dalam rangka penyelenggaraan pelindungan masyarakat:

1). Melakukan Pendataan dan Pelatihan Satlinmas;

2). Melakukan mobilisasi Satlinmas. 

Demikian pembahasan tentang Polisi Pamong Praja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat pertanyaan, saran, dan kritik akibat kekeliruan kami dapat disampaikan di kolom komentar, terima kasih. 

Baca juga artikel kami lainnya:

Daftar Isi Latihan Soal dan Materi SKB Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja