Latihan Soal SKB CPNS 2019 Polisi Pamong Praja
1. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dalam rangka menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat. Adapun hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja diperingati setiap tanggal….
a. 3 Maret
b. 5 Maret
c. 3 Mei
d. 5 Mei
e. 8 Juni
Pembahasan Jawaban
Hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja diperingati setiap tanggal 3 Maret. Adapun tanggal ini diambil dari tanggal penetapan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UR/32/2/21 tentang Perubahan Nama Detasemen Polisi Pamong Praja Menjadi Satuan Polisi Pamong Praja
Jawaban a
Latihan Soal SKB CPNS 2019 Polisi Pamong Praja
2. Lambang Satuan Polisi Pamong Praja memiliki ciri khas tertentu yang melambangkan organisasi tersebut. Adapun dalam lambang Satuan Polisi Pamong Praja terdapat tulisan praja wibawa yang memiliki makna….
a. Satuan Polisi Pamong Praja adalah abdi negara yang berwibawa
b. Satuan Polisi Pamong Praja harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam menegakkan kedisiplinan nasional
c. Satuan Polisi Pamong Praja harus menjadi pengayom dan penegak bangsa
d. Satuan Polisi Pamong Praja setia terhadap Pancasila dan UUD 1945
e. Satuan Polisi Pamong Praja adalah pegawai yang memegang amanah dalam menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
Pembahasan Jawaban
Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, pada huruf h disebutkan bahwa lambang Satuan Polisi Pamong Praja yang terdapat pada badge memiliki makna sebagai berikut.
Berdasarkan keterangan gambar tersebut, maka pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban c.
Jawaban c
Latihan Soal SKB CPNS 2019 Polisi Pamong Praja
3. Dalam penindakan yustisial, bahwa pelanggar peraturan daerah yang sengaja tidak memenuhi panggilan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polisi Pamong Praja dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun peraturan yang berkenaan dengan hal tersebut tercantum pada….
a. Pasal 215 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
b. Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
c. Pasal 217 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
d. Pasal 215 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
e. Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Pembahasan Jawaban
Isi dari pasal 215 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut:
(1) orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan sesuatu jabatan umum;
(2) pengurus dan para pegawai yang disumpah serta pekerja-pekerja pada jawatan kereta api dan trem untuk lalu lintas umum, di mana pengangkutan dijalankan dengan tenaga uap atau mesin lainnya.
Isi dari pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut:
(1) barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah;
(2) disamakan dengan pejabat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi tugas menjalankan jabatan umum;
(3) jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.
Isi dari pasal 217 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut:
barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.
Isi dari pasal 215 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:
pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan.
Isi dari pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:
Ketentuan dalam Pasal 210 tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan
Paragraf ini.
Berdasarkan uraian tersebut, maka pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban b.
Jawaban b
Latihan Soal SKB CPNS 2019 Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 memuat tentang ketentuan-ketentuan berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja yang dibagi atas IX bab dan 37 pasal. Adapun bab IV dalam peraturan pemerintah tersebut memuat ketentuan tentang….
a. koordinasi
b. kewajiban pemerintah daerah
c. tugas, fungsi, dan wewenang
d. sumber daya manusia
e. pembentukan dan organisasi
Pembahasan Jawaban
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas IX bab, yaitu sebagai berikut:
Bab I : Ketentuan Umum.
Bab II : Pembentukan dan Organisasi.
Bab III : Tugas, Fungsi, dan Wewenang
Bab IV : Sumber Daya Manusia
Bab V : Kewajiban Pemerintah Daerah
Bab VI : Koordinasi
Bab VII : Pembinaan, Pengawasan, Penghargaan, dan Pelaporan
Bab VIII : Ketentuan Peralihan
Bab IX : Ketentuan Penutup
Berdasarkan uraian tersebut, maka pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban d.
Jawaban d
Latihan Soal SKB CPNS 2019 Polisi Pamong Praja
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polisi Pamong Praja yang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah menyampaikan hasil penyidikannya kepada….
a. Kepala Daerah
b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
c. Penuntut Umum
d. Menteri Dalam Negeri
e. Menteri Pertahanan
Pembahasan Jawaban
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 257 ayat (3) disebutkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS (termasuk PPNS Polisi Pamong Praja) menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.
Jawaban c
Demikian latihan soal SKB CPNS 2019 tentang Polisi Pamong Praja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat pertanyaan, saran, dan kritik akibat kekeliruan kami dapat disampaikan di kolom komentar, terima kasih.
Daftar Isi - Informasi dan Latihan Soal Lengkap Tes CPNS Terbaru
Daftar Isi - Informasi dan Latihan Soal Lengkap Tes P3K Terbaru
Channel Telegram Seleksi P3K dan CPNS Terbaru